E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh dikarenakan itu, implementasinya di satu negara tak hanya tidak bisa ditunda-tunda, mesti juga dikerjakan dengan serius, di bawah satu kepemimpinan serta kerangka pengembangan yang holistik, yang selanjutnya dapat memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif dengan nasional.
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi pada pimpinan tempat bisa dikerjakan tanpa kesemuanya mesti ada pada lokasi fisik yang sama. Tak akan seluruh mesti terbang ke jakarta untuk pertemuan yang cuma berjalan satu atau dua jam, contoh nya pada departemen kesehatan ini yaitu saat sesuatu komune pingin membangun sekolah kesehatan mereka bias lihat procedure pada situs ini dengan aturan yang telah di catatkan pada situs.
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, mengemukakan service publik, atau sistem kepemerintahan yang demokratis. Dengan beragam hambatan dan kekurangan yang ada, butuh ada pemenuhan yang baik didalam beragam segi untuk tercapainya penerapan e-government yang efisien serta efektif.